Situasi kritis kondisi alam tanaman dan fauna Indonesia bukan ialah suatu perihal, melainkan suatu kondisi positif yang harus segera mampu dicarikan jalan keluarnya. Penanganan perkara per perkara dengan memakai aneka macam peraturan perundangan yang ada boleh jadi sedikit memperlambat peristiwa ekologis.
Oleh karena itu diperlukan langkah terobosan yang sangat berani dan fundamental semoga kita dapat segera mengakhiri kerusakan alam tanaman dan fauna yang sudah berlangsung lama ini. Adapun upaya-upaya yang mampu ditempuh dalam menanggulangi kerusakan alam tumbuhan dan fauna kita yaitu sebagai berikut.
a. Perubahan peraturan perundangan
Sudah sebaiknya pemerintah menyelesaikan pendekatan sektoral dalam pengurusan aset-aset alam. Pendekatan sektoral telah terbukti selaku pemicu lahirnya semangat ekploitasi yang tak terkendali. Untuk menuntaskan pendekatan sektoral tersebut seharusnya proses pembahasan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam secepatnya direalisasikan.
Kini saatnya pendekatan bio-regional menjadi anutan dalam pengurusan aset-aset alam, dengan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakatdan kelestarian serta kepentingan antargenerasi. Perubahan peraturan perundangan juga harus disertai dengan upaya kasatmata untuk menurunkan laju kerusakan alam.
Pada sektor kehutanan, seharusnya pemerintah mengutamakan penurunan gap antara supply and demand, sehingga kesempatan bagi pelaku illegal logging kian kecil. Demikian pula dengan sektor pertambangan, sudah saatnya UU no. 11/67 diganti dengan UU yang baru.
Seluruh proses perizinan harus ditangguhkan sampai lahirnya UU gres yang lebih memikirkan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang tidak terbaharukan itu.
b. Penangguhan pemanfaatan SDA menuju pemulihan kembali
Untuk menghindari tragedi yang lebih besar lagi, ada baiknya pemerintah secepatnya menyusun langkah-langkah penangguhan pemanfaatan SDA atas beberapa tempat yang memiliki kerentanan tinggi dan segera dijalankan pemulihan di daerah tersebut.
Jawa yakni salah satu pulau paling genting untuk dilaksanakan pemulihan. Sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa yang saat ini terus dilanda tragedi demi tragedi. Penagguhan bisa dijalankan di sektor kehutanan, pertambangan, maupun kelautan.
c. Penegakan hukum
Upaya maksimal abdnegara penegak hukum sangat diperlukan ketika ini di Indonesia. Kewibawaan aturan harus terus ditegakkan biar bangsa ini terhindar dari bencana yang lebih dahsyat. Maksimalisasi penegakan hukum hanya mampu berjalan dengan baik jikalau pegawanegeri kepolisian dan kejaksaan dapat terus mengembangkan wawasan, pengabdian, dan profesionalisme dalam mengungkap sengketa kejahatan lingkungan.
d. Penggalangan partisipasi rakyat
Partisipasi rakyat dalam menyelamatkan alam flora dan fauna di Indonesia yaitu salah satu kunci kesuksesan. Oleh karena itu organsisasi lingkungan hidup mirip Walhi semestinya terus berupaya meningkatkan partisipasi. Semakin besar tekanan publik untuk evakuasi aset-aset alam, maka kian cepat pemerintah dan parlemen mengganti berbagai kebijakan yang tidak tepat.
