Metode Perhitungan Pendapatan Nasional dan Manfaatnya

Konsep pemasukan nasional mampu dijumlah dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi (output approach), pendekatan pemasukan (income approach), dan pendekatan pengeluaran (expenditure approach). Setiap pendekatan menyaksikan pemasukan nasional dari sudut pandang yang berlainan, tetapi jadinya saling melengkapi.

1. Pendekatan Produksi

Menurut metode ini, Pendapatan nasional atau PDB yaitu total output (buatan) yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian suatu negara. Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan bikinan dalam praktiknya adalah dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sektor bikinan. Jumlah output setiap sektor ialah jumlah output seluruh perekonomian.

Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan sebuah sektor perekonomian berasal dari output sektor lain, atau merupakan input bagi sektor ekonomi yang lainnya. Dengan kata lain, bila tidak waspada akan terjadi perkiraan ganda (double accounting) atau bahkan multiple accounting.

Akibatnya angka PDB mampu menggelembung berulang kali lipat dari angka yang sesungguhnya. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan sistem bikinan, yang dijumlahkan yakni nilai tambah (value added) setiap sektor. Nilai tambah yakni selisih antara nilai output dan nilai input antara. Untuk mengenali besarnya nilai tambah, dipakai rumus selaku berikut.

NT = NO – NI

NT = nilai tambah
NO = nilai output
NI = nilai input

antara Seharusnya harga setiap barang sudah mencakup ongkos materi baku. Biaya tersebut dihitung pada setiap perusahaan dan setiap sektor. Jadi biaya atau harga bahan baku dikurangkan dari harga produk perusahaan. Sisa pengurangan ini disebut nilai tambah (value added). Nilai tambah merupakan derma perusahaan kepada produk nasional.

Contoh pada pabrik tekstil. Perhitungan nilai tambah pada penetapan satu meter Rp5.000,00 kain dan harga bahan mentahnya berupa benang dan zat pewarna yang dibeli dari perusahaan lain seharga Rp4.000,00. Nilai tambah pemberian pabrik tekstil yakni Rp1.000,00. Hanya nilai tambah inilah yang dijumlah dalam pemasukan nasional.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendapatan nasional menurut tata cara pemasukan memandang nilai output perekonomian selaku nilai total balas jasa atas aspek produksi yang digunakan dalam proses produksi. Untuk memproduksi output diharapkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang.

Jumlah tenaga kerja, barang modal dan duit yang banyak, tidak akan menghasilkan apa-apa jikalau tidak ada kesanggupan entrepreneurship. Kemampuan entrepreneurhip ialah kesanggupan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk .

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang memiliki kesanggupan entrepreneurship dikenal sebagai usahawan. Balas jasa untuk tenaga kerja ialah upah atau honor, untuk barang modal adalah pendapatan sewa, untuk pemilik duit ialah pemasukan bunga, sedangkan untuk pengusaha ialah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor buatan disebut Pendapatan Nasional (PN). Pendapatan Nasional menurut pendekatan pendapatan mampu dirumuskan sebagai berikut.

PN = r + w + i + p

r = pendapatan sewa (rent)
w = upah atau gaji (wage)
i = pemasukan bunga (interest)
p = keuntungan (profit)

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada berbagai macam pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, ialah konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto.

a. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran sektor rumah tangga digunakan untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam waktu satu tahun atau kurang, maupun barang dan jasa yang mampu digunakan lebih dari setahun.

b. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Termasuk dalam pengeluaran investasi ialah perubahan stok, baik berbentukbarang jadi maupun barang setengah jadi.

c. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk berbelanja barang dan jasa tamat. Adapun pengeluaran-pengeluaran untuk pinjaman-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah.

d. Ekspor Neto

Ekspor bersih atau neto yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. Ekspor neto yang faktual menunjukkan bahwa ekspor lebih besar dibandingkan dengan impor. Begitu juga sebaliknya. Perhitungan ekspor neto dikerjakan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia). Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran mampu dihitung, dengan menggunakan rumus selaku berikut.

PDB = C + I + G + (X – M)

PDB = Produk Domestik Bruto

C = konsumsi perseorangan

I = investasi

G = pengeluaran konsumsi pemerintah

X = ekspor

M = impor

Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Manfaat menjumlah pendapatan nasional, di antaranya, ialah:

1. Mengetahui Struktur Perekonomian Suatu Negara

Dengan menghitung pemasukan nasional, mampu dimengerti struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris atau industri. Jika pendapatan nasional yang lebih dominan berasal dari sektor agraris, struktur perekonomian negara tersebut bersifat agraris.

2. Mengetahui Perkembangan Perekonomian dari Tahun ke Tahun

Setiap tahunnya, negara melakukan perkiraan pendapatan nasional. Hal ini bermaksud untuk mengenali kemajuan perekonomian, apakah mengalami perkembangan, tetap, atau mengalami kemunduran?

3. Mengetahui Tingkat Kemakmuran Masyarakat

Tingkat kemakmuran masyarakat dapat diketahui lewat perkiraan pemasukan nasional. Jika nilai pendapatan nasional kian tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat sebuah negara makin tinggi pula.

4. Membandingkan Perekonomian Antarnegara

Perhitungan pemasukan nasional dapat membandingkan perekonomian antarnegara, apakah negara tersebut tergolong negara maju, negara berkembang, atau masih terbelakang?

5. Pedoman Pengambilan Kebijakan Ekonomi Nasional

Perhitungan pendapatan nasional, dapat dijadikan fatwa bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perekonomian nasional, supaya kegiatan-acara pembangunan dapat berjalan harmonis dan sepadan sesuai tujuan yang diinginkan.